MalutHomadebini.id-, Tobelo — Aksi Aliansi Masyarakat Peduli Petani Kelapa Halmahera Utara (AMPPK-HALUT) pada Senin (28/9/2026) mendapat perhatian besar dari masyarakat. Massa dari sejumlah wilayah, mulai dari Kao, Tobelo hingga Galela, turut memadati kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara untuk menyampaikan dukungan terhadap kebijakan hilirisasi kelapa dan keberlanjutan iklim investasi di daerah.
Kehadiran massa dari berbagai wilayah tersebut membuat suasana di sekitar lokasi aksi di depan Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, dipadati masyarakat. Aksi yang dikoordinatori Hein Rajawange ini membawa aspirasi terkait pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Buah Kelapa di Halmahera Utara.
Massa menyampaikan dukungan terhadap kebijakan hilirisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa, memperkuat perekonomian daerah dan mendorong kesejahteraan petani. Selain itu, massa meminta Pemerintah Kabupaten dan DPRD Halmahera Utara konsisten menjalankan Perda tersebut serta menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.
Dalam hearing terbuka di depan Kantor Bupati, Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., bersama Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu, S.H., S.I.K., serta pimpinan OPD terkait menerima langsung aspirasi masyarakat. Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para petani kelapa, dan menegaskan bahwa hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah serta memperkuat ekonomi daerah.
Bupati juga mengajak masyarakat, khususnya petani kelapa, untuk menjaga persatuan dan keamanan daerah. Menurutnya, setiap perbedaan pandangan mengenai kebijakan pemerintah sebaiknya disampaikan melalui ruang dialog sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Perwakilan massa dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa masyarakat dari sejumlah wilayah di Halmahera Utara mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan hilirisasi. Mereka juga meminta agar persoalan yang berkaitan dengan petani kelapa tidak berkembang menjadi konflik sosial maupun mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati, massa kemudian bergerak menuju Kantor Pajak Tobelo. Di lokasi tersebut, massa meminta klarifikasi terkait pernyataan seorang pegawai pajak bernama David Martin yang dinilai berkaitan dengan Perda Hilirisasi Kelapa. Massa meminta seluruh aparatur menjaga sikap serta mendukung terciptanya suasana yang tenang dan kondusif di Halmahera Utara.
Seluruh rangkaian aksi berakhir sekitar pukul 13.00 WIT. Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan, aksi berlangsung aman dan kondusif dengan pengamanan dari jajaran Polres Halmahera Utara dan Satpol PP Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
Besarnya keterlibatan masyarakat dari Kao, Tobelo, Galela dan sejumlah wilayah lainnya menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap masa depan komoditas kelapa di Halmahera Utara. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bagian dari ruang dialog antara masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan kebijakan hilirisasi berjalan dengan memperhatikan kepentingan petani sekaligus keberlanjutan investasi di daerah. (Chen).
