TOBELO, MALUT HOMADEBINI.ID – Dr. Selfianus Laritmas, selaku Wakil Rektor III Universitas Halmahera, menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., atas langkah strategis Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mendatangkan 7 ton cabai rawit dari Probolinggo, Jawa Timur, ke Tobelo. Upaya tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
Menurut Dr. Selfianus Laritmas, kebijakan mendatangkan pasokan cabai rawit dari luar daerah merupakan langkah konkret dan responsif dalam menjawab persoalan kenaikan harga komoditas pangan yang selama ini membebani masyarakat. Terlebih, cabai rawit menjadi salah satu komoditas strategis yang turut memengaruhi pergerakan harga kebutuhan pangan di pasar.
Ia menilai, tingginya harga cabai rawit di Halmahera Utara yang sebelumnya sempat mencapai Rp200.000 hingga Rp250.000 per kilogram membutuhkan intervensi dan langkah penanganan yang tepat. Dengan masuknya tambahan pasokan sebanyak 7 ton, diharapkan ketersediaan cabai rawit di pasaran semakin meningkat sehingga mampu mendorong penurunan harga ke tingkat yang lebih terjangkau.
Sebagai bagian dari kalangan akademisi, Dr. Selfianus juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan komitmen, keberanian mengambil kebijakan, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena itu, langkah Bupati Piet Hein Babua yang membangun sinergi dengan Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Badan Pangan Nasional patut mendapatkan apresiasi.
Lebih lanjut, ia berharap distribusi 7 ton cabai rawit tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Utara, tetapi juga dapat membantu memperkuat stabilitas pasokan dan harga pangan di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Kelancaran distribusi antardaerah menjadi salah satu faktor penting dalam menekan disparitas harga komoditas pangan.
Dr. Selfianus Laritmas berharap langkah pemerintah daerah ini dapat dilanjutkan melalui penguatan kerja sama antardaerah, optimalisasi jalur distribusi, serta pembangunan jaringan pasokan pangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, persoalan kelangkaan komoditas dan lonjakan harga dapat diantisipasi lebih awal, khususnya menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi bukan sekadar dilihat dari tersedianya pasokan pangan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau. (Chen)
