MalutHomadebini.id, TOBELO — Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si. memimpin langsung rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Meeting Bupati, Selasa, 6 Oktober 2026. Rapat membahas langkah pengendalian harga dan pengamanan pasokan cabai dengan melibatkan jajaran pemerintah daerah, distributor dan pedagang. Hadir Drs. Anwar Kabalmay selaku Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Halut, Drs. Nyoter Koenoe selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Oscar Bertho Mene, S.STP., M.AP. selaku Kabag Tata Pemerintahan, Efroni Tos Hendrik, S.Pi. selaku Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Yusnuta selaku Kasubid BKAD, serta distributor Ika Purwati dan pedagang cabai Krisna Abdullah.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut High Level Meeting (HLM) TPID Halmahera Utara yang sebelumnya dihadiri Deputi Bank Indonesia bersama unsur Forkopimda. Bupati Piet menyoroti tingginya harga cabai sebagai salah satu komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi. Untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan pasokan, Pemkab Halmahera Utara akan memperkuat sinergi dengan Kementerian Perdagangan RI dan Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, termasuk dalam fasilitasi pengadaan dan distribusi cabai.
Untuk langkah jangka pendek, TPID Halut telah berkoordinasi dengan Direktorat Bina Pasar Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI, yang memfasilitasi champion atau pemasok cabai dari daerah sentra produksi di Jawa untuk bermitra dengan pedagang di Halmahera Utara. Salah satu daerah yang dijajaki adalah Kota Malang, Jawa Timur, dengan skema Government to Government (G to G) antara pemerintah daerah dan dilanjutkan Business to Business (B to B) antara pedagang cabai Halut dengan champion di Malang. Pemkab juga menyiapkan fasilitasi biaya transportasi dari Ternate ke Tobelo apabila pasokan dikirim menggunakan pesawat kargo.
Sementara untuk jangka menengah, Bupati menginstruksikan gerakan menanam cabai oleh ASN, dengan dukungan bibit dari Dinas Pertanian. Program tersebut diproyeksikan membutuhkan sekitar 15 ribu bibit, sementara Dinas Pertanian juga telah menyiapkan penanaman sekitar lima hektare. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat produksi cabai lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Melalui kerja sama antardaerah, kemitraan pedagang dengan champion cabai, fasilitasi distribusi serta peningkatan produksi lokal, TPID Halmahera Utara berupaya menjaga ketersediaan dan mengendalikan tekanan harga cabai. Pemerintah daerah menegaskan bahwa harga tetap mengikuti mekanisme pasar, sedangkan pemerintah berperan melalui fasilitasi pasokan dan distribusi. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pengendalian inflasi sekaligus menjaga kebutuhan cabai masyarakat Halmahera Utara tetap terpenuhi. (chen).
