TOBELO — Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar rapat perdana Koordinasi Pemantauan, Pengawalan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (P4ED) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2026, Selasa, 6 Oktober 2026, pukul 09.00 WIT, bertempat di Ruang Meeting Freddy Tjandua (FTJ). Rapat dipimpin langsung Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., didampingi Asisten II Setda Kabupaten Halmahera Utara.
Rapat tersebut sekaligus menjadi forum penyepakatan pemenuhan dan pemutakhiran data pendukung yang diperlukan untuk penginputan pada Website Kendali Ekonomi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui laman kendaliekonomi.kemendagri.go.id. Penguatan data dinilai penting untuk memastikan proses pemantauan pertumbuhan ekonomi daerah berjalan berdasarkan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pengendalian pertumbuhan ekonomi membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah. Setiap OPD diminta menjalankan tugas sesuai kewenangan serta bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan validitas data yang disampaikan. Data tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pemantauan, evaluasi dan penyusunan langkah kebijakan pemerintah daerah.
Pemenuhan data mencakup sejumlah indikator strategis, antara lain target dan capaian pertumbuhan ekonomi, pemetaan potensi wilayah, diagnosis kendala pertumbuhan ekonomi, kinerja fiskal dan realisasi APBD, investasi PMA dan PMDN, pengendalian inflasi serta ketersediaan bahan pokok, pembangunan infrastruktur, produksi sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, industri manufaktur, kesempatan kerja hingga kemudahan perizinan berusaha.
Rapat dihadiri para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Inspektur Inspektorat, Kepala BKAD, Kepala Bapenda, Kepala BPBD, Kepala Kesbangpol serta pimpinan perangkat daerah terkait. Turut hadir Pasi Ops kodim 1508/Tobelo Kapten inf. Heri Susanto, AKP Anwar Sabari, S.H., mewakili Kapolres Halmahera Utara, bersama jajaran pejabat dan perangkat daerah lainnya.
Peserta rapat juga berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Nakertrans, DPMPTSP, Dinas Perindag, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas PMD, Diskominfosan, Satpol PP serta Bagian Administrasi, Kesra dan Hukum dan HAM Setda.
Melalui rapat perdana P4ED ini, Pemkab Halmahera Utara memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh data pendukung tersedia dan diperbarui secara berkala. Langkah tersebut diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam mengawal kebijakan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara terukur dan berkelanjutan. (Red).
