MalutHomadebini.id_, Beredarnya sejumlah narasi di media sosial yang dinilai provokatif dan menyudutkan Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., mendapat perhatian dari Ketua Tim Relawan PIT-KASMAN.
Ketua Tim Relawan PIT-KASMAN menyatakan keberatan terhadap berbagai tudingan yang disampaikan melalui sejumlah akun media sosial, terutama akun yang identitas pengelolanya tidak jelas. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, serta tidak berubah menjadi serangan pribadi maupun opini liar.
“Kalau memang ingin menyampaikan kritik secara gentleman, gunakan identitas yang jelas dan akun yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan berlindung di balik akun palsu. Kritik boleh, tetapi harus berdasarkan fakta dan disampaikan secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga mengimbau seluruh masyarakat Halmahera Utara, termasuk para pemangku kepentingan dan khususnya seluruh elemen Tim PIT-KASMAN, agar tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan pragmatis maupun kepentingan individual yang berpotensi menimbulkan keretakan di tengah masyarakat.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik maupun kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun sekat antara Bupati dan Wakil Bupati. Pemerintahan daerah membutuhkan kekuatan kolaborasi agar agenda pembangunan dapat berjalan secara konsisten.
“Kita jangan mudah terbelah karena kepentingan individual. Jangan sampai kepentingan pragmatis justru menciptakan keretakan di antara kita. Pemerintahan PIT-KASMAN sedang berkonsentrasi membangun Halmahera Utara menuju Halut Setara. Karena itu, yang dibutuhkan adalah kolaborasi, bukan saling menjatuhkan atau membangun gap antara Bupati dan Wakil Bupati,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Tim Relawan PIT-KASMAN mengecam penyebaran narasi melalui akun-akun yang diduga menggunakan identitas tidak jelas, termasuk salah satu akun yang disebut “Var Halut”.
Ia menegaskan, pihaknya tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap konten maupun narasi yang dinilai merugikan nama baik Bupati Halmahera Utara. Namun, proses tersebut akan ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan bukti dan prosedur yang sah.
“Kami akan menempuh langkah hukum terhadap konten yang memenuhi unsur pelanggaran. Kami ingin agar setiap orang yang menyampaikan tudingan atau narasi di media sosial bertanggung jawab atas apa yang disampaikannya,” tegasnya.
Ia kembali mengajak masyarakat Halmahera Utara untuk menjaga ruang digital agar tetap sehat, kritis, dan konstruktif. Media sosial, menurutnya, seharusnya menjadi ruang menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan, bukan menjadi arena untuk menyebarkan fitnah, provokasi, maupun informasi yang belum terverifikasi.
“Mari kita jaga persatuan, kawal pemerintahan dengan kritik yang sehat, dan bersama-sama membangun Halmahera Utara. Perbedaan pendapat adalah hal biasa, tetapi persatuan dan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi yang utama.”
(Red).
