MalutHomadebini.id-, Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Yulius Dagilaha, SH, dari PDI Perjuangan (PDIP) melaksanakan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 di Daerah Pemilihan I (Dapil I), meliputi Tobelo dan Tobelo Utara. TOBELO, 20 AGUSTUS 2026.
Kegiatan reses menjadi ruang penting bagi wakil rakyat untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan berbagai keluhan, kebutuhan, serta usulan pembangunan yang menjadi prioritas di tengah masyarakat.
Dalam dialog tersebut, sejumlah aspirasi disampaikan warga, terutama terkait infrastruktur jalan, pelayanan air bersih, kelistrikan, serta kebijakan pengelolaan komoditas kelapa.
Sektor infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama. Warga meminta adanya peningkatan dan perbaikan sejumlah akses jalan, di antaranya jalan Trans, akses di sekitar Jemaat Alfa Omega, jalan belakang Tasuka, serta jalan lingkungan di Wariino.
Khusus di Wariino, masyarakat berharap setiap lorong permukiman dapat diperhatikan dan secara bertahap diaspal, mengingat akses tersebut menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat sehari-hari serta mendukung keberadaan kawasan pendidikan di wilayah tersebut.
Masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait akses jalan menuju wilayah Loloda Selatan yang dinilai masih membutuhkan perhatian. Kondisi jalan yang belum memadai dinilai menghambat mobilitas masyarakat, termasuk dalam kegiatan sosial dan pelayanan kemasyarakatan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Yulius Dagilaha menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD, dengan tetap memperhatikan kewenangan, skala prioritas, dan kemampuan anggaran pemerintah.
Untuk ruas jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, DPRD Kabupaten akan mendorong koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi agar dapat menjadi bagian dari program pembangunan.
Selain infrastruktur, warga turut mempertanyakan progres pembangunan PLTMG 30 MW di Mamuya, Kecamatan Galela yang diharapkan dapat memperkuat sistem kelistrikan dan menghadirkan pasokan listrik yang lebih stabil bagi masyarakat.
Yulius menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai progres pembangunan, kendala yang dihadapi, serta target penyelesaian dan pengoperasiannya.
Persoalan pelayanan PDAM Halmahera Utara juga menjadi perhatian masyarakat. Warga mengeluhkan distribusi air bersih yang tidak lancar dan berlangsung cukup lama.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan serta solusi konkret terhadap persoalan pelayanan air bersih.
Sementara itu, masyarakat juga menyampaikan keberatan terkait Perda Hilirisasi Kelapa yang dinilai sebagian petani berpotensi merugikan. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Yulius menekankan bahwa setiap kebijakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani kelapa.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses akan disampaikan melalui Sekretariat DPRD untuk menjadi bahan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, skala prioritas, kewenangan, serta kemampuan keuangan daerah.
Bagi Yulius, reses bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari komitmen wakil rakyat untuk hadir, mendengar, dan mengawal kepentingan masyarakat.
“Aspirasi masyarakat harus didengar, dicatat dan dikawal sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan kami perjuangkan melalui mekanisme DPRD dan pemerintah daerah.”
Melalui Reses Masa Sidang II Tahun 2026, Yulius Dagilaha menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat di Dapil I Tobelo–Tobelo Utara, dengan semangat:
MENYERAP ASPIRASI, MENGAWAL KEPENTINGAN MASYARAKAT.
(Red/chen).
