TOBELO, 9 SEPTEMBER 2026 — Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melaksanakan monitoring dan verifikasi administrasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Halmahera Utara. Kegiatan diawali dengan silaturahmi sebagai upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan partai politik, sekaligus memastikan tertib administrasi organisasi sesuai ketentuan.
Kegiatan dipimpin Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) dan Ormas, Kuraisin Fabanyo, S.T., mewakili Kepala Badan Kesbangpol Halmahera Utara, Hairudin Dodo, S.H., M.H., yang pada saat bersamaan mengikuti agenda di DPRD Kabupaten Halmahera Utara yang tidak dapat ditinggalkan. Kabid bersama tim Kesbangpol, yakni Sugianto Picin, S.Sos., Fredrik Hape, S.IP., Yulianty, S.Ak., dan Akhirul M. Yasin, S.Tr.Ip., melaksanakan monitoring dan verifikasi bersama anggota DPRD Halmahera Utara dari PKS, Isnain Jaba, serta jajaran pengurus PKS Halmahera Utara. Ketua PKS Halut, Asyaki A. Kakim, berhalangan hadir karena sedang sakit.
Dalam monitoring tersebut, Kesbangpol melakukan verifikasi terhadap keberadaan sekretariat, struktur kepengurusan, serta kelengkapan administrasi partai. PKS Halmahera Utara tercatat sebagai DPD dengan sekretariat di Kompleks Perumahan BTN Blok A N-37, Desa Gosoma. Berdasarkan dokumen yang diverifikasi, kepengurusan PKS tercantum dalam SK Nomor 32.08/KPTS-DPC/DPP/XII/2025, dengan Asyaki A. Kakim sebagai Ketua, Abdul Manat Muhammad sebagai Sekretaris, dan Rita Batuna sebagai Bendahara.
Selain aspek organisasi, Kesbangpol turut mendorong tertib dalam proses pengajuan, penggunaan, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. Setiap penggunaan anggaran diharapkan didukung pencatatan keuangan, bukti kegiatan, serta dokumentasi yang lengkap agar pengelolaannya berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Sebagai tindak lanjut, Kesbangpol Halmahera Utara akan terus memperkuat pembinaan melalui bimbingan teknis (Bimtek) yang lebih teknis, khususnya terkait penggunaan anggaran, penempatan belanja sesuai pos, pembukuan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Melalui silaturahmi, monitoring, dan verifikasi secara berkelanjutan, Kesbangpol berkomitmen memperkuat sinergi dengan partai politik serta mendorong tata kelola organisasi yang tertib, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Halmahera Utara.
