TOBELO — Meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai mengancam perkebunan masyarakat menjadi perhatian serius Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si. dalam rapat perdana P4ED, Selasa, 6 Oktober 2026, di Ruang Meeting Freddy Tjandua.
Bupati meminta pemerintah daerah bersama aparat terkait memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla. Setiap kejadian kebakaran, kata Bupati, perlu ditelusuri untuk memastikan penyebabnya berdasarkan fakta dan bukti di lapangan. Apabila ditemukan indikasi pembakaran secara sengaja, Bupati meminta aparat penegak hukum membantu melakukan penelusuran dan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Bupati, kebakaran kini tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi mulai mengancam sumber penghidupan masyarakat. Lahan perkebunan yang ditanami kelapa, pala dan komoditas produktif lainnya memiliki nilai ekonomi bagi petani sehingga kerusakannya dapat berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat.
Bupati juga meminta dilakukan inventarisasi terhadap lahan dan tanaman masyarakat yang terdampak kebakaran. Pendataan tersebut diperlukan sebagai dasar pemerintah dalam menyiapkan langkah pemulihan, termasuk penyediaan bibit dan bentuk dukungan lainnya bagi petani.
Dalam rapat tersebut, AKP Anwar Sabari, S.H., hadir mewakili Kapolres Halmahera Utara. Pasi Ops kodim 1508/Tobelo Kapten inf. Heri Susanto. Kehadiran unsur TNI-POLRI menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla sekaligus menjaga keamanan dan kepentingan masyarakat.
Rapat turut dihadiri para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Inspektur Inspektorat, Kepala BKAD, Kepala Bapenda, Kepala BPBD, Kepala Kesbangpol serta pimpinan OPD terkait, termasuk Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Perkim, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, Dinas Nakertrans, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UMKM, Perhubungan, Pariwisata, PMD, Diskominfosan dan Satpol PP.
Bupati menegaskan penanganan karhutla membutuhkan sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat. Pengawasan terhadap wilayah rawan kebakaran harus diperkuat, sementara setiap informasi mengenai titik api perlu segera ditindaklanjuti untuk mencegah meluasnya kebakaran ke lahan produktif dan permukiman warga.
