MalutHomadebini.id— Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Halmahera Utara resmi melaksanakan seremonial Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027, Selasa (22/9/2026), bertempat di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Terintegrasi, Desa Kukumutuk, Kecamatan Kao. Kegiatan ini menjadi momentum awal bagi peserta didik tingkat SD, SMP dan SMA untuk mengenal lingkungan sekolah, tenaga pendidik, sistem pembelajaran, tata tertib serta pola pembinaan yang diterapkan dalam konsep pendidikan berasrama.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, unsur Kementerian Sosial, Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., Ketua DPRD Halut Christina Lesnussa, Kapolres Halut AKBP Erlichson Pasaribu, S.H., S.I.K., Kajari Halut Rahmat, S.H., M.H., Sekda Halut Erasmus J. Pappilaya, jajaran kepala OPD, unsur TNI-Polri, para camat dan kepala desa, tenaga pendidik, peserta didik serta sekitar 500 tamu undangan. Rangkaian kegiatan turut dimeriahkan dengan tarian adat Tide-Tide dan Cakalele, PBB variasi, pidato tiga bahasa, demonstrasi ekstrakurikuler, Taekwondo, Karate dan paduan suara, hingga penyematan tanda peserta didik.
Dalam penyampaiannya, pihak penyelenggara menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Desa Kukumutuk telah berjalan dengan 45 peserta didik tingkat SD dan diproyeksikan berkembang hingga 270 siswa dengan dukungan 75 tenaga pendidik. Proses validasi peserta didik terus dilakukan, sementara pembangunan dan kesiapan fasilitas seperti ruang kelas, asrama, listrik serta air terus dipantau. Selain MPLS, peserta didik akan mengikuti matrikulasi untuk menyamakan kemampuan akademik sebelum memasuki kurikulum inti, dengan tiga penguatan utama, yakni karakter, keterampilan hidup dan akademik.
Staff Khusus Menteri Bidang SDM dan Program Kementerian, Fuji Abdul Rohman, S.H., M.H., menegaskan bahwa MPLS di Sekolah Rakyat memiliki karakter berbeda karena seluruh unsur sekolah memulai proses dari awal. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar mengenalkan gedung dan aturan, tetapi menjadi fondasi pembentukan karakter peserta didik. Konsep pendidikan juga diperkuat dengan keberadaan wali asuh sebagai orang tua pengganti di asrama, sehingga peserta didik memperoleh pendampingan dalam mengembangkan minat, bakat, kedisiplinan dan kemampuan akademiknya.
Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bersama Forkopimda terhadap keberadaan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program strategis nasional. Ia menyebut program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu di 17 kecamatan di Halmahera Utara, dengan kapasitas keseluruhan dari jenjang SD hingga SMA mencapai 1.080 siswa. Bupati mengimbau para orang tua agar tidak ragu menyekolahkan anak-anak mereka karena pendidikan dan kebutuhan dasar peserta didik ditanggung negara. “Ini adalah sejarah baru dalam dunia pendidikan di Halmahera Utara. Jadikan Sekolah Rakyat ini sebagai fondasi yang inklusif untuk merajut masa depan sebagai generasi penerus bangsa yang berkarakter,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Ir. Sri Haryati Hatari, M.Si., menyebut para peserta didik sebagai angkatan perintis Sekolah Rakyat di Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa konsep pendidikan berasrama diarahkan untuk memberikan akses pendidikan sekaligus lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung tumbuh kembang anak. Menurutnya, program tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, termasuk memastikan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, seragam dan makanan terpenuhi. Usai seremoni, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan gedung Sekolah Rakyat dan berakhir pukul 14.00 WIT dalam keadaan aman, tertib dan lancar. (Chen).
