MalutHomadebini.id — Koalisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KAKPA) resmi dideklarasikan oleh sejumlah lembaga bantuan hukum, pemerhati sosial, advokat, akademisi, serta elemen masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara. Koalisi ini dibentuk sebagai respons atas keprihatinan terhadap masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak sekaligus mendorong penguatan perlindungan bagi kelompok rentan.
Pembentukan KAKPA diawali melalui pertemuan dan diskusi sejumlah elemen pada 8 September 2026 di kawasan Tugu Air Nusantara, Tobelo. KAKPA hadir sebagai koalisi terbuka, independen, dan nonpartisan yang berfokus pada pencegahan kekerasan, pendampingan korban, edukasi masyarakat, serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak.
Koordinator KAKPA, Dr. Jarot D. Ismoyo, S.H., M.H., mengatakan perjuangan koalisi tidak semata-mata berada pada ranah hukum, tetapi juga merupakan gerakan sosial untuk mendorong perubahan budaya, memperkuat peran keluarga, serta membangun lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak.
KAKPA turut menyampaikan perhatian terhadap proses penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Para pendamping dan pemerhati yang tergabung dalam koalisi menilai masih terdapat perkara yang membutuhkan waktu cukup panjang serta pengalaman korban yang dinilai belum sepenuhnya mendapatkan pendekatan humanis. Masukan tersebut menjadi bagian dari agenda advokasi KAKPA untuk mendorong pelayanan dan penanganan perkara yang lebih berorientasi pada perlindungan korban.
Dalam tindak lanjutnya, KAKPA akan melakukan advokasi dan pendampingan perkara, edukasi kepada masyarakat, penguatan bagi para pendamping, serta membangun sinergi dengan lembaga negara dan pemerintah daerah. Koalisi juga membuka ruang kerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan perempuan dan anak, termasuk dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan korban.
Hingga 17 September 2026, KAKPA menyatakan telah mendapat dukungan dari LBH Rakyat Halut, LBH Hirono, LBH Marimoi, PPA Cluster Tobelo, YP3I, advokat, akademisi, DAURMALA, DPD Srikandi Pemuda Pancasila Halmahera Utara, serta pemerhati perlindungan perempuan dan anak. Melalui kolaborasi tersebut, KAKPA mengajak seluruh elemen masyarakat berani melawan budaya diam terhadap kekerasan dan bersama-sama membangun Halmahera Utara yang lebih aman bagi perempuan dan anak. (Chen)
