MALUKU UTARA – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Maluku Utara mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara segera melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).
Pasalnya, berdasarkan hasil advokasi GMNI banyak ditemukan dugaan pelanggaran. Baik itu pada pekerjaan konstruksi bangunan maupun pemindahan lokasi pembangunan RS Pratama oleh Dinas Kesehatan Halbar selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
“Jadi lokasi pembangunan RSP tidak sah karena tidak sesuai persetujuan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes No. YK.02.01/D/43700/2024. Sehingga kami menduga kuat ada permainan harga pembebasan lahan,”
Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Iwan, menjelaskan, sesuai Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 25 tahun 2025 tentang Pengelolaan DAK Fisik, Kementerian Keuangan berwenang melakukan penghentian penyaluran DAK Fisik apabila pemerintah daerah terbukti melanggar ketentuan atau tidak dapat menyelesaikan capaian (output) sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati.
Sementara itu, progres pekerjaan pembangunaan RS Pratama di kecamatan Ibu, Kab. Halmahera Barat hanya mencapai 30%. Sehingga katanya penghentian penyaluran DAK Fisik 2024 untuk pembangunan RS Pratama harus segera diusut tuntas.
“Dalam temuan BPK ada pencairan 40% pada termin kedua di Desember 2026 atau 17,1 miliar yang tidak sesuai progres pekerjaan. Sehingga total penggunaan anggaran sudah 70%. Nah, kalau Kejati diam tentu kami menduga Kejati sudah masuk angin,”
Karena itu, Iwan meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara jangan hadir sebagai Jaksa pengacara Negara melainkan sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengusut aliran dana dugaan korupsi RS Pratama di Halmahera Barat.
“Kami mendesak Kejati Malut memanggil dan memeriksa Kontraktor, Kepala Dinas Kesehatan Halbar dan Bupati Halbar untuk segera ditetapkan sebagi tersangka dugaan penyalahgunaan kewenangan dan dugaan korupsi anggaran RS Pratama Halbar,”…..
Iwan menambahkan, karena kami sudah memiliki data hasil advokasi RS Pratama Halbar, tentu akan diplenokan secara organisatoris untuk dikawal hingga ada penetapan tersangka.
“Dari hasil Advokasi GMNI itu maka dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi demonstrasi sekaligus penyerahan secara terbuka hasil advokasi kami kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk dijadikan sebebagai bukti awal dalam rangka menuntaskan dugaan pelanggaran hukum terkait dengan pembangunan RSP Halmahera Barat,” tamba Ketua DPD GMNI Malut. (Red).
