MalutHomadebini.id, TERNATE — Upaya mempercepat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Maluku Utara terus diperkuat melalui sinergi lintas pemerintahan. Wakil Bupati Halmahera Utara, Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd., turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Maluku Utara, Selasa (11/8/2026).
Rakor yang berlangsung di Lantai IV Kantor Gubernur Maluku Utara tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menyepakati lima langkah strategis yang menjadi fokus bersama dalam memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.
Pertama, mengoptimalkan program penurunan kemiskinan melalui tiga strategi utama, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan kantong-kantong kemiskinan.
Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data tunggal dalam penyaluran bantuan sosial dan penetapan penerima manfaat. Pemanfaatan data terpadu diharapkan mampu meminimalkan kesalahan sasaran dan memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ketiga, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program memberikan dampak nyata serta dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Keempat, melibatkan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi Tahunan. Perangkat daerah juga diarahkan untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program melalui sistem web monitoring dan evaluasi.
Kelima, memperkuat sinergitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan pemerintah kabupaten/kota.
Lima kesepakatan tersebut menjadi pijakan penting untuk membangun pola penanganan kemiskinan yang lebih terpadu. Pemerintah tidak hanya didorong untuk memperkuat bantuan sosial, tetapi juga menciptakan program yang mampu meningkatkan pendapatan, membuka peluang ekonomi, serta mendorong kemandirian masyarakat.
Kehadiran Wabup Hi. Kasman dalam Rakor TKPK Maluku Utara sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mendukung agenda percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerah.
Pemkab Halut berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor serta mengoptimalkan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, pengurangan beban pengeluaran hingga pemenuhan kebutuhan dasar.
Melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, upaya penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara diharapkan tidak berhenti pada program bantuan, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata melalui peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. (Red/chen).
