MalutHomadebini.id _, Penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi perhatian penting Pemerintah Daerah di Maluku Utara. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BPBD se-Provinsi Maluku Utara yang digelar di Ballroom Lantai III Marahai Park Hotel, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selasa (4/8/2026).
Rakorda mengusung tema “Penguatan Sinergi Penanggulangan Bencana untuk Mewujudkan Maluku Utara Bangkit, Tangguh, Aman dan Berkelanjutan.”
Kegiatan ini dihadiri Sekda Halmahera Utara Drs. E.J. Papilaya, M.TP, Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara Fehby Alting, S.IP., M.Si., Kepala Kemenag Halmahera Utara Abdurrahman M. Ali, Pasi Ops Kodim 1508/Tobelo Kapten Inf. Heri Susanto, Kasi Intel Kejari Halmahera Utara Adi Setiawan, Kepala BPBD Halmahera Utara Hentje Hetharia, Danpos Basarnas Tobelo Rudin Jasroji, S.E., perwakilan Pos TNI AL Kupa-Kupa Peltu Udin, para pimpinan OPD serta sekitar 80 peserta dan undangan.
Dalam sambutannya, Sekda Halmahera Utara Drs. E.J. Papilaya, M.TP. menekankan bahwa penanggulangan bencana bukan sekadar tugas kelembagaan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang menyangkut keselamatan masyarakat.
Ia memberikan apresiasi kepada seluruh unsur yang selama ini terlibat dalam penanganan bencana. Menurutnya, para petugas, relawan dan seluruh pihak yang berada di garis depan penanggulangan bencana merupakan bagian dari pahlawan kemanusiaan yang bekerja dengan keberanian dan kepedulian untuk melindungi sesama.
“Penanggulangan bencana membutuhkan koordinasi, kesiapsiagaan dan kerja sama seluruh unsur agar setiap kejadian dapat ditangani secara cepat, tepat dan terkoordinasi,” tegasnya.
Sekda juga mengingatkan bahwa Halmahera Utara telah menghadapi berbagai kejadian bencana, mulai dari kebakaran, gempa bumi, erupsi Gunung Dukono, angin puting beliung, banjir hingga berbagai peristiwa lainnya.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan tidak boleh dibangun setelah bencana terjadi, tetapi harus dipersiapkan sejak dini.
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara Fehby Alting menyampaikan bahwa karakteristik Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan dengan potensi ancaman bencana yang beragam menuntut adanya sistem penanggulangan yang kuat, terpadu dan berkelanjutan.
Menurutnya, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, relawan hingga masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya memasukkan aspek risiko bencana dalam setiap proses pembangunan. Infrastruktur, kawasan permukiman, fasilitas publik maupun pusat-pusat ekonomi harus dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan dan potensi risiko bencana.
Rakorda ini diharapkan menjadi momentum untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta melahirkan langkah strategis dalam membangun masyarakat Maluku Utara yang semakin tangguh menghadapi bencana.
Pembukaan Rakorda ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Dolo-Dolo, dilanjutkan foto bersama, tarian kreasi Komunitas Marahai dan menyanyikan Himne BPBD.
Rangkaian pembukaan berlangsung lancar dan berakhir pada pukul 10.25 WIT.
Rakorda BPBD se-Maluku Utara berlangsung selama dua hari, 4–5 Agustus 2026, dan dilanjutkan dengan agenda diskusi serta pemaparan materi terkait penguatan kapasitas, koordinasi dan strategi penanggulangan bencana. (Tim/red).
