Halut — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Halmahera Utara, Andi Kbarek, SE, MM, menyampaikan bahwa upaya percepatan transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah kini telah memasuki tahap implementasi. Kebijakan ini merupakan bagian dari tindak lanjut pelaksanaan program yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara melalui konsep Halut Setara, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, merata, modern, dan berbasis digital.
Substansi pelaksanaan digitalisasi ini difokuskan pada pola implementasi oleh OPD teknis, dalam hal ini Bapenda, yang secara langsung menindaklanjuti kebijakan melalui pembangunan sistem serta penguatan jaringan bersama founder dan stakeholder terkait, termasuk Bank Maluku Maluku Utara.
Menurut Andi Kbarek, pertemuan bersama jajaran pimpinan Bank Maluku Maluku Utara di Ambon bersama Bupati Halmahera Utara menghasilkan komitmen kuat dalam mendukung penerapan sistem digital pada pengelolaan pendapatan daerah.
“Secara teknis, implementasi sistem dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Bapenda sebagai OPD teknis. Kami akan menyiapkan mekanisme penerapan di lapangan, termasuk penentuan waktu efektif pemberlakuan sistem agar memberikan kepastian kepada masyarakat,” ujar Andi.
Ia menjelaskan, berbagai upaya yang dilakukan Bapenda selama ini sebenarnya telah berjalan. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, Bapenda telah melakukan pembinaan, persiapan, serta pengembangan sistem digital sebagai bagian of transformasi tata kelola pendapatan daerah.
Bahkan sebelum kerja sama dengan pihak perbankan, Bapenda telah lebih dulu berkolaborasi dengan salah satu pengembang dari Bandung, Fitex, dalam membangun sistem digitalisasi bernama SiPEKA (Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah).
“Sistem SiPEKA ini sudah berjalan dan kami uji coba secara internal. Dalam implementasinya, sistem ini didukung oleh aplikasi layanan pembayaran pajak daerah berbasis digital, yaitu V-TAX, yang akan terintegrasi dengan sistem pembayaran online dari Bank Maluku Maluku Utara, khususnya untuk pajak dan retribusi PAD,” jelasnya.
Dengan demikian, lanjut Andi, fokus saat ini bukan lagi pada pembangunan sistem dari awal, melainkan pada penyempurnaan integrasi dan konektivitas antarplatform agar seluruh proses pembayaran, penerimaan, hingga pengelolaan data dapat berjalan secara terintegrasi berbasis digital.
Melalui sistem ini, seluruh proses pembayaran, penerimaan, hingga pengelolaan data akan dilakukan secara terintegrasi berbasis digital. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir potensi kebocoran pendapatan serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik.
Selain itu, digitalisasi juga dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah.
Jika sebelumnya sistem manual dinilai memakan waktu lebih lama dan berisiko tinggi terhadap kebocoran, maka sistem digital hadir sebagai solusi yang lebih cepat, aman, dan akuntabel.
Sebagai bagian dari kesiapan implementasi, Bapenda juga telah melakukan uji coba sistem serta menyiapkan sumber daya manusia. Sebanyak lima teknisi Bapenda akan mengikuti pelatihan integrasi digitalisasi selama satu minggu di Jakarta dan Tangerang, termasuk di kantor pusat Telkom.
Pelatihan tersebut mencakup simulasi dan uji coba program sebelum peluncuran resmi.
Andi menegaskan bahwa langkah digitalisasi ini merupakan arahan langsung dari pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, dalam rangka mendorong percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Dukungan penuh dari pimpinan daerah sangat membantu kerja-kerja kami di Bapenda. Kami siap melakukan tindak lanjut hingga sistem digitalisasi ini dapat segera diterapkan secara menyeluruh,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa peluncuran (launching) sistem digitalisasi pendapatan daerah, termasuk aplikasi V-TAX, direncanakan akan dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Halmahera Utara, sebagai momentum strategis dalam mendorong transformasi menuju pemerintahan yang modern.
Dengan dukungan penuh dari sektor perbankan dan kesiapan internal pemerintah daerah, implementasi digitalisasi pendapatan daerah di Halmahera Utara diharapkan segera terealisasi dalam waktu dekat.
Masyarakat pun diimbau untuk bersiap mengikuti perubahan sistem tersebut sebagai bagian dari upaya bersama menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. (red)
