MalutHomadebini.id — Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperkuat langkah penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) melalui koordinasi lintas sektor. Hal itu dibahas dalam rapat penanganan Karhutla yang berlangsung di Ruang Meeting Fredy Tjandua Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Senin (21/9/2026) pukul 09.30 WIT.
Rapat tersebut dipimpin Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si. dan dihadiri Ketua DPRD Halmahera Utara Christina Lesnussa, Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Rahmat, S.H., M.H., Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., Kabag Ops Polres Halmahera Utara AKP Anwar, perwakilan PT Niko dan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, para pengawas serta koordinator Karhutla di enam zona. Kegiatan turut diikuti sekitar 50 peserta.
Dalam arahannya, Bupati Piet Hein Babua menegaskan bahwa keterbatasan peralatan pemadam yang dimiliki pemerintah daerah membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha. Bupati meminta PT Niko membantu menyediakan tiga unit kendaraan penampung air untuk mendukung pasokan air di wilayah rawan, sementara PT NHM diminta mendukung penyediaan tempat penampungan air atau meko, khususnya di wilayah Kecamatan Kao Teluk yang mengalami keterbatasan pasokan air.
Selain penguatan sarana, Bupati menekankan pentingnya pencegahan dari berbagai sumber. Dinas Perhubungan diminta meningkatkan imbauan kepada pengemudi agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, sedangkan Satpol PP diminta melakukan pengawasan di kawasan publik dan pasar untuk mencegah pembakaran sampah maupun aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran. Pemantauan titik api juga terus dilakukan melalui citra satelit dan pemantauan lapangan di tengah kondisi kemarau serta kabut asap yang mengurangi jarak pandang.
Perhatian terhadap keselamatan petugas turut menjadi bagian penting dalam penanganan Karhutla. Bupati meminta personel BPBD dan pemadam kebakaran yang terpapar asap menjalani pemeriksaan kesehatan setelah bertugas. Fasilitas kesehatan dan perangkat daerah terkait juga diminta memastikan kebutuhan vitamin serta terapi oksigen bagi petugas yang mengalami dampak paparan asap.
Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar menyampaikan bahwa penanganan Karhutla di sejumlah wilayah, termasuk Tobelo Barat dan Kao Teluk, masih menghadapi kendala keterbatasan peralatan dan medan yang sulit. Ia mendorong adanya inovasi melalui Litbang daerah, salah satunya memodifikasi kendaraan operasional seperti sepeda motor trail yang dilengkapi mesin pompa dan tangki air portabel sehingga dapat menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses kendaraan besar.
Sementara itu, Kajari Halmahera Utara Rahmat menegaskan pentingnya aspek penegakan hukum dalam penanganan Karhutla. Menurutnya, setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara melanggar hukum dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga mendorong pemasangan Maklumat Forkopimda hingga tingkat desa yang memuat imbauan, langkah pencegahan dan konsekuensi hukum, disertai penguatan peran camat, kepala desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam mencegah pembakaran lahan.
Dari sisi peradilan, Ketua PN Tobelo Tri Asnuri Herkutanto menyampaikan bahwa perkara lingkungan hidup dan Karhutla menjadi perhatian dalam sistem peradilan. Ia menjelaskan bahwa ketentuan mengenai perkara lingkungan hidup juga mengatur pertanggungjawaban hukum yang dapat melibatkan individu maupun korporasi sesuai peran dan pembuktiannya. PN Tobelo, kata dia, memiliki dua hakim bersertifikasi lingkungan hidup yang siap menangani perkara lingkungan hidup sesuai kewenangan pengadilan.
Kepala BPBD Halmahera Utara Hentje Hetharia memaparkan kondisi terkini penanganan Karhutla. Berdasarkan pendataan minimal tim Satgas Gabungan di lapangan, kebakaran telah terjadi di 16 dari 17 kecamatan, mencakup 69 desa dengan 120 titik api dan luas area terdampak sekitar 508,6 hektare. Sementara pemantauan berbasis satelit menunjukkan jumlah titik panas yang jauh lebih besar, dengan estimasi luasan dampak yang masih terus diverifikasi di lapangan.
BPBD juga melaporkan adanya peningkatan titik api di sejumlah wilayah, antara lain Tobelo Timur, Tobelo Selatan, Kao Utara, Kao, Malifut, serta titik baru di Kao Barat, khususnya Desa Momoda dan Desa Ngwali. Berdasarkan evaluasi lapangan, sebagian besar kejadian berkaitan dengan aktivitas pembukaan dan pembersihan lahan perkebunan masyarakat, termasuk pembakaran daun kelapa kering yang tidak terkendali, sementara sebagian lainnya diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang di sekitar badan jalan.
Dalam penanganan di lapangan, BPBD saat ini mengandalkan sejumlah peralatan, antara lain lima unit mesin alkon besar, satu unit alkon kecil, dua unit jet pump dan 10 unit sprayer. BPBD menilai pembangunan tempat penampungan air darurat di desa-desa menjadi kebutuhan penting untuk mempercepat pasokan air, terutama di wilayah yang sulit dijangkau armada pemadam. Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan BNPB untuk mengusulkan skenario penanganan lanjutan, termasuk pelaksanaan kembali Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) maupun operasi water bombing pada titik api yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.
Dukungan dunia usaha juga mengemuka dalam rapat tersebut. Perwakilan PT Niko, Rita Susetyo, menyampaikan bahwa tim Damkar dan HSE perusahaan telah terlibat sebagai unsur pendukung dalam penanganan Karhutla di bawah koordinasi instansi berwenang. PT Niko juga telah memesan kendaraan water tank yang dilengkapi water cannon dan diperkirakan siap digunakan dalam satu hingga dua bulan ke depan. Perusahaan turut mendorong pembangunan penampungan air darurat di titik-titik strategis serta meminta dukungan ambulans dan tenaga medis untuk mengantisipasi kondisi petugas di lapangan.
Perwakilan PT NHM, Chris, menyampaikan komitmen perusahaan menyediakan 42 unit meko atau tandon air. Sebanyak 22 unit akan diprioritaskan untuk 11 desa di wilayah Kao Teluk, masing-masing dua unit per desa, dengan penempatan di kantor desa atau rumah kepala desa agar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan darurat. Sebanyak 20 unit lainnya dialokasikan untuk mendukung operasional kendaraan dinas atau armada OPD di luar wilayah Kao Teluk.
Dari jajaran kepolisian, Kabag Ops Polres Halmahera Utara AKP Anwar menyampaikan bahwa Kapolres telah memerintahkan seluruh Kapolsek untuk meningkatkan sosialisasi, patroli dan pemantauan di wilayah rawan Karhutla. Masyarakat juga diminta segera melaporkan aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Menurutnya, penanganan Karhutla membutuhkan kerja sama seluruh unsur, mulai dari pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha hingga masyarakat.
Rapat tersebut menegaskan bahwa penanganan Karhutla di Halmahera Utara tidak dapat dilakukan secara parsial. Penguatan sarana pemadam, ketersediaan air, pemantauan titik api, kesiapsiagaan petugas, pencegahan di tingkat desa, dukungan dunia usaha serta penegakan hukum menjadi bagian yang harus berjalan secara terpadu. Kegiatan berakhir sekitar pukul 11.25 WIT dalam keadaan aman dan lancar. (Chen).
