HALMAHERA UTARA — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Halmahera Utara menggelar Sosialisasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Kepmen LH/BPLH) Nomor 2760 Tahun 2025 tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik serta Pengelolaan Sampah dari Usaha dan/atau Kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Selasa (15/9/2026), di Kantor DLH Halut. Kegiatan ini dihadiri Kepala DLH Halut Yudhiahart Noya, S.Si., M.H., Sekretaris DLH Drs. Efermax Namotemo, M.H., jajaran teknis DLH, serta para pengelola dan mitra SPPG dari sejumlah wilayah di Kabupaten Halmahera Utara.
Kepala DLH Halut, Yudhiahart Noya, S.Si., M.H., menegaskan bahwa DLH siap membackup pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki tujuan mulia karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, pelaksanaan program tersebut harus berjalan seimbang dengan tanggung jawab menjaga lingkungan. Menurutnya, aktivitas SPPG mulai dari memasak, pencucian peralatan hingga aktivitas pekerja menghasilkan limbah dan sampah setiap hari. Karena itu, pengelola SPPG diminta tidak hanya berorientasi pada pelayanan makanan, tetapi juga memastikan seluruh proses operasional tidak menimbulkan persoalan lingkungan bagi masyarakat sekitar.
Yudhiahart menyampaikan bahwa DLH telah melakukan pemantauan ke sejumlah lokasi SPPG, termasuk Gura, Gamsungi, Berua, Popiru dan beberapa lokasi lainnya. Dari hasil pemantauan masih ditemukan sejumlah hal yang perlu dibenahi terkait kondisi lingkungan. Ia meminta pengelola SPPG tidak menganggap keluhan masyarakat sebagai hambatan, melainkan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan. “Kalau masyarakat komplain, itu bagian dari proses. Semakin cepat kita mengetahui persoalannya, semakin cepat DLH bisa membantu dan memberikan pembinaan,” tegasnya. Untuk lokasi yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan, DLH akan memberikan rekomendasi dan melakukan evaluasi agar SPPG dapat beroperasi secara aman dan berkelanjutan.
Kadis DLH juga mengingatkan bahwa Halmahera Utara tengah melakukan pembenahan kebersihan daerah dalam rangka mengikuti penilaian Adipura. Karena itu, seluruh pihak, termasuk pengelola SPPG, diharapkan ikut menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ia menekankan pentingnya kerja sama dan gotong royong antara pemerintah daerah, pengelola SPPG, mitra dan masyarakat. “Kita benahi kota ini, kita jaga kesehatan kota ini. Program MBG harus berjalan bagus, tetapi aspek lingkungan juga harus dikawal,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris DLH Halut, Drs. Efermax Namotemo, M.H., menjelaskan bahwa Kepmen LH/BPLH Nomor 2760 Tahun 2025 menjadi pedoman bagi SPPG dalam memenuhi baku mutu air limbah, melakukan pengujian melalui laboratorium terakreditasi sekurang-kurangnya setiap tiga bulan, memastikan kapasitas dan desain IPAL sesuai kebutuhan, serta melaporkan hasil pengujian kepada DLH.
Sosialisasi tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan SPPG, di antaranya Riswama Mailoa (SPPG Gamsungi 4), Mega Ch. Soputan (SPPG Kakara B), Oktafia Kayeli (SPPG Ef-Efi), M. Ibnu Zibral (SPPG Pacao), Maria Ch. Ohoiwutuh (SPPG Gamsungi 01), M. Azhar Fatis (SPPG Tutumaloleo), Sherman Syame (SPPG Puntua Mehar), Isra La Muda (SPPG Samuda), M. Jedar Ali (SPPG Kao Barat), J.S. Kengur (perwakilan yayasan), Syiti Hazzar (SPPG Gamsungi 02), Gabriel Etha (perwakilan yayasan), Johilda Talaba (SPPG Samuda), M. Fanpih Toruno (SPPG Togallug), Ato Thher Aba (SPPG Fogolina), Annisa Khomanh (SPPG Gamsungi 3), Ayu Aprilia Magn (SPPG Goma Selatan), Taufur Sukandi (SPPG Lima Ino), Jubair Ahmad (SPPG Gamsungi 2), Dian Tarmbctioni (SPPG Gangi 2), Irene Tan serta perwakilan SPPG Togawa Besi. Melalui kegiatan ini, DLH Halut berharap seluruh pengelola SPPG memiliki pemahaman dan komitmen yang sama agar MBG tidak hanya sukses memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan berjalan tanpa mengabaikan kebersihan serta kelestarian lingkungan Halmahera Utara.
